dana penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja. dana penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk

 
Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjadana penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk  T erdapat dua sumber pendanaan yang digunakan untuk belanja modal yaitu pendapatan daerah d ari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. alokasi dana untuk pendidikan 20% dari APBD. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka menambah asset atau kekayaan serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Sheila, 2012). "Untuk anggaran. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (3) Bagian dari hasil pajak. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang. tentang pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal studi kasus atas perubahan anggaran kabupaten/kota tahun 2012 di Indonesia. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 115 yaitu turun Rp339. (9) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah untuk daerah baru di wilayah Papua yang undang-undang pembentukannya diundangkan setelah penetapan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja2. Kesenjangan. 2. (9) Rincian Anggaran Transfer ke. 13 Tahun 2006, fungsi-fungsi dari APBD adalah: Fungsi otoritas: APBD sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut. Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)51 1. Untuk sisi pengeluaran APBD biasanya didominasi oleh biaya belanja pegawai, belanja atau pengadaan barang, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Nugroho (2012) semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023. APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Sumber pendapatan daerah ini penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa 20,01 persen APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, 5 persen dialokasikan untuk anggaran kesehatan, dan. KHUSUS, SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL. Dr. SiLPA tahun anggaran terakhir meliputi kelebihan penerimaan PAD, wilayah hukum, simpanan, tunggakan kewajiban. Adanya biaya yang merupkaan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain-Lain pendapatan daerah yang sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk. baik. Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. 866. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja. Bagaimana gambaran umum belanja daerah dalam APBD 2017 ? K omposisi belanja daerah dalam APBD 2017 secara. b. 20%. 461,1 T. a. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber-Sumber Penerimaan APBD. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. Tahun anggaran APBD mencakup jangka waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya, serta. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Hardi 2019). a. Dewi Kusuma Wardani dalam buku Ekonomi Untuk SMA/MA. Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Pengertian APBD Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi stabilisasi. APBN Untuk Kesejahteraan Masyarakat. transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 8 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 66anggaran pendapatan, belanja setiap program dan kegiatan serta pembiayaan yang hendak direalisasikan dalam satu tahun anggaran, untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dengan gambar berikut: bagi setiap APBD Dalam pembicaraan Gambar 2. 07 /2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virusdisease2019 (covjd-19) dan dampaknya menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. 3. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. huruf f, untuk setiap desa dan tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2023 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana penyesuaian dalam Anggaran pendapatan dan Belanja daerah dialokasikan untuk. Alokasi ini telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. 6 Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal ZA,NOMOR 84/PMK. 611. 07/2019. bahwa untuk memenuhi kebijakan tentang tidak adanya daerah provinsi yang menerima DAU Tahun Anggaran 2006 lebih rendah dari pada DAU Tahun Anggaran 2005 ditambah Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2005, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dialokasikan Dana Penyesuaian Murni; Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu. com Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengalokasikan. Dalam PMK Nomor 81/PMK. BelanjaBunga 5. (Sujarweni, 2015) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menambah aset tetap. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan. pada PTNBH 5yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan. 1. 3. Selasa, 30 Desember 2014 04:00 WIBdialokasikan ke daerah, dan dana tersebut harus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedang berjalan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, angka ini naik sekitar Rp 50 triliun dari alokasi dana pendidikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022. 2. subtansi baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). bahwa untuk mendukung penanganan pandemi coronaKOMPAS. BelanjaModal 4. 889. (4) Memperluas kesempatan kerja. - 7 - 35. BUPATI SUMBAWA PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Disampaikan pada: Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Rabu, 3 Oktober 2018 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM ASSALAMU’ALAIKUM. 1 Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. 000,00 2) Bertambah Rp 0. kebijakan yang diambil dalam penganggaran harus tetap memperhatikan keadian. Selain itu, penerimaan daerah yang bersumber dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah membuat daerah semakin tergantung pada pusat. Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu: Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 17 /pmk. ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN STM HULU. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (Bastian, 2003:84). 17. Dengan kata lain, hal ini tidak berlaku untuk daerah lainnya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah disebutkan pada sub-bahasan sebelumnya bahwa sumber keuangan Partai Politik yang satu ini memiliki pengaturan yang cukup kompleks dalam pelaksanaannya. Selisih antara pendapatan negara dikurangi dengan. “Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli terjadi dengan memahami daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun karena tiba-tiba ada pandemi dan terjadinya. 2. Anggaran Kementerian Pertahanan pada 2023 paling banyak. menyediakan dana penyesuaian palingsedikit 10% dari dan alokasikhusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus di anggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Sehubungan dengan hal. 227. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan. Oleh : PRABANDIKA HARCAHYO. dan Pemerintahan Daerah. dan realokasi anggaran transfer. 2. Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencatat pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. Buku Besar. masyarakat; Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari masyarakat dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:7 1). Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daearah menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:4 a. Membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah serta untuk mengonfirmasi terjadinya fenomena flypaper effect pada keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. BAHAN DISKUSI 53 TOPIK IV. 426. Sumber penerimaan atau pendapatan negara digunakan untuk membiayai belanja negara. 91 1. INTERVENING. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada. 200,-Pendapatan lain - lainnya seperti dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi daerah khusus, bantuan kuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan pendapatan lain - lain. 5) Dana Penyesuaian; dan 6) Dana Otonomi Khusus. Subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019. dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD. APBN berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi, dan otorisasi keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Penyaluran Dana Desa & Alokasi Dana Desa. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012. Nilai Pendapatan Daerah yang diajukan dalam KUA-PPAS TA 2021 Rp1. 5 DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadiMulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 574. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5 Dasar-dasar Hukum APBD Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan: Undang. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: 1. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD), yang jumlahnya. 272. Dana alokasi umum, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan dalam pemerataan keuangan antar daerah. com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 770,4 triliun untuk 2022. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. huruf f, untuk setiap desa dan tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2023 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Fungsi APBN dapat digunakan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara, yang tujuannya untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. 07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (PMK 212/2022). Belanja subsidi. 1. DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH Sri Citra Diah Nandani Bambang Setyadin Ahmad Nurabadi. Kebijakan Umum APBD. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki. APBN Untuk Kesejahteraan Masyarakat. dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada DPRD Barito Kuala (Batola), Jumat (10/07/2020). 19 Dana Penyesuaian XXX XXX XXX XXX. T erdapat dua sumber pendanaan yang digunakan untuk belanja modal yaitu pendapatan daerah d ari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA. dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;. DAK harus digunakan sesuai dengan prioritas nasional khususnya. Penyesuaian sistem kontrak yang fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan/addendum; dan 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan. Pemanfaatan DAK ditujukan pada investasi pembangunan, pengadaan. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana. A. Dana Alokasi Khusus Fisik Yang Selanjutnya Disebut Dak Fisik Adalah Dana Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Kepada Daerah Tertentu Dengan Tujuan Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Fisik Yang Merupakan Urusan Daerah Dan Sesuai Dengan Prioritas Nasional.